Djonews.com, KENDAL – Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Kendal terus mengembangkan industri, pariwisata, UMKM dan generasi 4.0. Kawasan Industri Kendal (KIK) yang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus terus melakukan pengembangan sehingga menjadi acuan untuk mengembangkan sektor lainnya.

Bupati Kendal Dico M Ganinduto mengatakan jika Pemkab Kendal tidak berdampak pada  pendapatan asli daerah karena masuk ke pemerintah pusat. Pemkab Kendal hanya mendapatkan pemasukan dari PBB.

“Kendal terus mengembangkan pariwisata sebagai efek pembangunan dari industri yang tumbuh,” katanya, Kamis (26/01/2023).

Menurutnya dengan adanya kunjungan dari akademisi tentu bisa menjadi penyemangat supaya Pemkab Kendal semakin meningkat dengan memastikan kepada pelaku usaha bahwa investasi tetap berjalan.

“Utama kita adalah menarik investor agar masuk ke KIK serta harus menjaga kondisi investasinya. Kita juga memastikan lapangan pekerjaan tersedia,” imbuhnya.

Dico sapaan akrabnya menambahkan Pemkab Kendal memiliki aplikasi kendalkarir yang memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dan sudah 2.000 orang yang sudah diterima di KIK.

Selain itu, dari segi UMKM, saat ini tercatat ada 9000 UMKM dan 20 UMKM akan melakukan ekspor pada tahun 2023 ini.

“Ini menjadi bukti dan harapan saya bahwa kita tidak menjadi penonton di daerahnya sendiri tetapi menjadi pelaku juga,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Rektor bidang SDM dan Aset Universitas Indonesia, Dedi Priadi mengatakan, Universitas Indonesia dulu hanya memproduksi lulusan,  namun kini bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk ikut berkontribusi membangun wilayah melalui kegiatan yang masuk dalam tri dharma perguruan tinggi.

“Dengan melihat 4 pilar kabupaten Kendal ini, UI siap bekerjasama untuk mendorong kemajuan di Kendal melalui pelaksanaan tri dharma demi mewujudkan Kendal menjadi pusat industri pariwisata yang unggul dan miliki SDM yang baik,” ungkapnya.

Sedangkan Direktur KIK, Didik Purbadi menjelaskan sejak diresmikan 2016 mampu menjawab tantangan dalam negeri dan global.

“Dalam 5 tahun terakhir sudah ada 84 perusahaan dari 9 negara dengan nilai investasi Rp 3.6 trilyun. Dan ini menjadi kawasan ekonomi khusus pertama di pulau Jawa. Tahun ini sudah ada 4 perusahaan yang akan mulai beroperasi,” pungkasnya.(Eko Sujatno)