Warga Di Minta Bayar 900 Ribu Untuk Urus PTSL

oleh
image 2021 07 23 205904 - Warga Di Minta Bayar 900 Ribu Untuk Urus PTSL

Djonews.com, SEMARANG  – Dugaan pungli kembali terjadi dengan berdalih untuk biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Padahal, dalam peraturannya untuk biaya PTSL tidak dikenakan biaya sama sekali.

Kepala Kelurahan Kudu, Purnomo ketika di mintai keterangan pihaknya tidak bisa menjawab secara jelas dengan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum di Kelurahan Kudu yang menarik melalui masing-masing RT.

“Soal PTSL ini, Saya tidak bisa menjelaskan kalau yang tidak resmi, kalau yang resmi dan ada SK nya saya bisa menjawab kalau itu ada pelanggaran,” katanya, Jumat (23/7/2021).

Namun ketika di mintai keterangan lebih lanjut, Purnomo langsung memutus komunikasi.

Perlu diketahui, sebelumnya ada seorang warga Kudu yang harus membayar Rp 900 Ribu untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah dengan rincian Rp 500 Ribu pertama di serahkan masing-masing RT dan sisanya setelah sertifikat jadi.

Asisten 1 Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, sekaligus ketua program PTSL, Trijoto menegaskan jika dalam pengurusan PTSL tidak dikenakan biaya. Namun, jika ada pungutan liar maka hal tersebut merupakan pelanggaran dan harus di tindak tegas.

“Pengurusan PTSL ini tidak ada biaya, kalaupun ada akan saya tindak tegas, karena jelas itu merupakan pungli,” tegasnya.

Dirinya menambahkan untuk pelaksanaan PTSL di tingkat Kelurahan bukan merupakan tugas dari seorang Mudin. Pelaksanaan PTSL hanya dilaksanakan oleh Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas dan ketua LPMK setempat.

“Mereka ini yang menerima SK resmi dan menjalankan kepanitiaan PTSL di wilayahnya, dan tidak ada pungutan biaya apapun dalam pengurusannya,” jelasnya.

Terkait kasus yang terjadi di Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang akan melakukan pemanggilan kepada kepala Lurah tersebut dan memintai keterangan.

Baca Juga:  Bikin Resah Akhirnya Ditangkap

“Kita akan terjunkan Tim bersama kepolisian untuk mencari bukti yang lain dan akan kita tindak secara hukum jika memang uang warga yang setor ke oknum Mudin tersebut,” sambunganya.

Sebagai informasi, PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.hrs

Tentang Penulis: Kunairoh

Gambar Gravatar
Bagi sedikit informasi biografi untuk mengisi profil Anda. Ini akan ditampilkan kepada publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *