fbpx

Pemerintah di Minta Perkuat Literasi Keuangan

  • Bagikan
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani

Djonews.com, KEUANGAN  –  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk memperkuat literasi keuangan digital, khususnya kepada anak-anak muda. Hal tersebut dilakukan agar, menghindari praktik penipuan, khususnya penipuan berkedok investasi, seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

 “Literasi penting untuk mencegah terjadinya berbagai kasus penipuan berkedok investasi, terlebih dengan melibatkan sejumlah publik figur sebagai influencer,” kata Puan dalam siaran pers, Senin (7/3/2022).

Merujuk hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019, Puan menyebutkan, indeks literasi keuangan di Indonesia ada di angka 38,03 persen. Artinya baru ada sekitar 108 juta dari 285 juta penduduk Indonesia yang melek keuangan. Namun, dari jumlah tersebut belum tentu semuanya telah melek digital. Oleh sebab itu, Puan berharap pemerintah lebih banyak menyediakan berbagai sarana literasi keuangan digital mengingat teknologi digital sudah melingkupi banyak aspek kehidupan

 “Literasi digital sangat penting sebagai langkah pencegahan mengingat penipuan digital kerap sulit diungkap dan ditindak master mind-nya, karena melibatkan para pelaku lintas negara tanpa menggunakan identitas asli,” ujar Puan.

Di samping itu, Puan meminta OJK dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk meningkatkan pengawasan menyusul maraknya kasus penipuan belakangan ini. Politikus PDI-P tersebut juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya dengan tawaran investasi dengan iming-iming tanpa risiko dan dengan keutnungan di luar batas kewajaran. Menurut Puan, bisnis digital memang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan peluang investasi, tetapi pengetahuan dan keterampilan diperlukan agar masyarakat dapat memahami manfaat dan risiko dari produk dan jasa keuangan.

“Apalagi pembatasan pergerakan manusia di masa pandemi Covid-19 membuat transaksi digital makin diminati dan makin dibutuhkan. Kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan digital ditambah gencarnya sosialisasi dari pihak berwenang harus dilakukan maksimal,” kata dia.

Baca Juga:  Jelang Pemilu, KPU Kota Semarang Lakukan Pemuktakhiran Data Pemilih

Beberapa waktu ini marak influencer yang mengiklankan platform judi online berkedok investasi di media sosial seperti Instagram, YouTube, hingga TikTok.

Praktik tersebut pun sampai dibawa ke proses hukum seperti yang terjadi ketika Bareskrim Polri menetapkan Indra Kusuma atau Indra Kenz sebagai tersangka.

 Indra Kenz merupakan influencer yang menjadi afiliator atau pihak ketiga yang mempromosikan aplikasi Binomo.

Polisi menjerat Indra Kenz dengan berbagai pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun hukuman penjara. Padahal Binomo sudah sejak 2019 ditetapkan sebagai investasi ilegal oleh Satgas Waspada Investasi (SWI). Selain tak berizin, kegiatan opsi biner itu tak ubahnya seperti berjudi.

Nasabah hanya diminta menebak kenaikan atau penurunan harga. Ketika tebakan mereka benar, mereka memperoleh uang. Sebaliknya ketika salah, uang mereka hilang.(Tim Redaksi Djonews.com )

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.