Djonews.com, SEMARANG  – Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dengan memberhentikan 484 pegawai non ASN karena lali absensi pada libur Lebaran 2021 menuai kritikan dari Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Sodri. Karena menurutnya hal tersebut kurang tepat dan dianggap kurang adil.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Sodri mengatakan presensi tersebut hanya menunjukkan lokasi GPS melalui handphone masing-masing pegawai untuk tetap di wailayah Kota Semarang.

“kami beri apresiasi jika Pak Hendi juga memberikan sanksi tegas terhadap pegawai yang melanggar, tidak hanya potongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama satu bulan.” katanya, Jumat (4/6/2021).

Menurutnya, sanksi tersebut tidak seimbang. Pasalnya, baik ASN maupun non ASN sama-sama abdi negara yang digaji menggunakan anggaran pemerintah. Sebaiknya, non ASN yang mendapatkan sanksi tidak langsung di putus melainkan bisa potong gaji.

” ketika teman-teman non ASN piket malam, mereka tidak cuti. Saya anggap kurang adil terhadap pemberian sanksi. Mereka hanya diputus kontrak karena tidak absen satu kali,” tandasnya.

Menurutnya, kedisplinan seorang pegwai tidak dapat dilihat melalui presensi melainkan pelanggaran yang lain. Sehingga harus ada penerapan kebijakan lain di kemudian hari.

“Absen menggunakan HP pada pukul tertentu lalu HP bisa ditinggal di rumah dan bisa ke luar kota, ini bisa dijadikan indikator untuk pegawai mematuhi surat edaran,” paparnya.

Pihaknya berharap agar non ASN yang sempat diputus kontrak bisa kembali dipekerjaan dengan surat pernyataan. Jika terlalu lama tidak melakukan perekrutan, dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. pjo

Bagikan:

Tinggalkan komentar