Nikmati Rp 5 juta, Dua Kadus di Semarang Dituntut 3 Tahun Penjara

oleh -
Dua Kadus menjalani sidang karena di dakwa melakukan tindak pidana korupsi.
Dua Kadus menjalani sidang karena di dakwa melakukan tindak pidana korupsi.

Djonews.id – Semarang, Dua Kepala Dusun (Kadus) di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, dituntut pidana selama 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Semarang, karena dianggap terbukti menikmati uang sebesar Rp 5 juta dalam dugaan korupsi kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) tahun 2016.

Keduanya adalah Sulimin ,55, Kadus Nali dan Marjoko ,36, Kadus Pranggen. Atas tuntutan itu, kuasa hukum terdakwa, Taufik Hidayat, memastikan akan mengajukan pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya di Pengadilan Tipikor Semarang. Menurutnya ada yang lebih bertanggungjawab dalam kasus itu. Hanya saja ia enggan membeberkan nama orang tersebut.

“Kami kecewa terhadap tuntutan jaksa. Apalagi kedua klien kami hanya korban dan jabatannya rendahan. Padahal ada aktor intelektual yang lebih besar dalam kasus ini, tapi sama sekali tak dihadirkan jaksa sebagai saksi, maupun dianggap yang paling bertanggungjawab,”kata Taufik Hidayat, usai sidang, Selasa (7/1).

Dalam amar tuntutannya, JPU Kejari Kabupaten Semarang, Fikri Fahrurrozi, menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan, sehingga membebaskan dari dakwaan tersebut. Hanya saja, keduanya dianggap terbukti melanggar dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap Sulimin dan Marjoko berupa pidana pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 50juta subsidair 4 bulan penjara,”kata jaksa Fikri Fahrurrozi, dalam amar tuntutannya dihadapan majelis hakim Sulistyono.

Selain itu, JPU, juga menghukum keduanya untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 5juta, yang diperhitungkan dari adanya pengembalian dana PUPM sesuai tagihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dengan ketentuan paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menyalinkode AMP

Salah satu pertimbangannya, JPU, juga menyebutkan hal-hal yang meringankan, kedua terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan dipersidangan.

“Hal memberatkan perbuatan kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi,”sebut jaksa.

Dalam kasus itu, keduanya didakwa korupsi bersama-sama dengan Tri Astono alias Anton selaku Kepala Dusun Kemiri, Desa Plumbon (Sudah dipidana awal 2019). Kasus tersebut bermula saat, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2016 melaksanakan kegiatan PUPM dan yang mendasari kegiatan PUPM tersebut yaitu Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 83/Kpts/KN.010/1/2016 tanggal 26 Januari 2016, tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat tahun anggaran 2016.

Kegiatan PUPM itu untuk memberdayakan lembaga usaha pangan masyarakat atau gabungan kelompok tani dalam melayani Toko Tani Indonesia untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan. Anggaran kegiatan PUPM tahun 2016 berasal dari APBN Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2016 Nomor : DIPA – 018.11.3.039427/2016.

Anggara tersebut berasal dari APBN yang di dekonsentrasi di Propinsi Jawa Tengah di Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah.

Anggaran untuk kegiatan PUPM sebesar Rp 200 juta dengan perincian, dana bantuan minimal sebesar 70 persen digunakan untuk membeli bahan pangan pokok dan strategis dari anggota gapoktan, mitra, atau petani lainnya guna lmenyalurkan kepada TTI.

Dana bantuan maksimal sebesar 30 persen digunakan untuk biaya transportasi, sortasi, kemasan dan biaya operasional lain. Dalam pelaksanaan kegiatan PUPM dilaksanakan dalam satu tahun anggaran tahun 2016.

Kedua terdakwa dan Tri Astono, merupakan Gapoktan Maju Tani Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Mereka mendapat dana bantuan atas usulan dari Drs Fadholi, anggota DPR RI asal Partai Nasdem dari Dapil Jateng I. Diduga Gapoktan itu dibuat fiktif karena anggotanya hanya terdiri dari ketiganya. Tak hanya itu, sejumlah syarat adminitrasi dan infrastruktur yaang dipersyaratkan tak dipenuhi. Meski begitu, kelompok Gapaoktan itu tetap menerima bantuan.(yt)

Menyalinkode AMP

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *