Demak – Pembangunan Tol Semarang – Demak telah memasuki fase pembenahan infrastruktur, yang nantinya akan bermanfaat bagi warga sekitar pesisir dan para pengendara. Namun untuk merealisasikannya perlu dibayar mahal. Sebab, PT. PP Semarang – Demak mengundang para ahli dari dalam maupun luar negeri.
General Manager Technical PT PP Semarang – Demak, Deddy Susanto mengaku seluruh biaya pembangunan tersebut membutuhkan setidaknya mencapai Rp 9 triliun untuk Seksi 1.
“Untuk pembuatan tanggul laut sendiri 5 hingga 6 triliun, dan itu benar-benar sampai jadi strukturnya, disinilah biaya yang paling besar,” terangnya, Senin (22/3/2021).
Menurutnya, proses pembangunan tersebut merupakan pembangunan tanggul yang paling berat sehingga membutuhkan tenaga ekstra untuk di kaji bersama 16 orang ahli, 3 diantaranya merupakan ahli dari luar negeri.
“Proses ini sudah berjalan kurang lebih satu tahun, padahal pembahasan ini dua kali dalam seminggu sampai akhir April nanti,” tambahnya.
Berdasarkan informasi PT. PP Semarang – Demak, proses pengerjaan fasilitas dan infrastruktur pelengkap tol ditargetkan akan berlangsung pada bulan September 2021 hingga Maret 2022.
Pengerjaan proyek masih terus dilakukan di beberapa titik. Pada Seksi 2 proyek Tol Semarang – Demak, stabilitas lahan menjadi kendala.
“Sekarang masih di tahapan lelang, masih pra-kualifikasi. Dari schedule-nya ini diharapkan penandatanganan kontrak di 20 Agustus 2021, perkiraan waktu untuk penyelesaian sekitar 3 tahun,” jelas Deddy.
Berbagai kendala yang dihadapi tersebut diharapkan mampu terselesaikan, sehingga target operasional Tol Semarang – Demak dapat segera tercapai. Terlebih pada Seksi 2 yang ditargetkan pada pertengahan tahun depan sudah bisa beroperasi, setidaknya sepanjang 16,3 kilometer.
Sebelumnya, pengerjaan proyek Tol Semarang – Demak dilaporkan masih terkendala pembebasan lahan. 8 Maret 2021 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak menerima audiensi ganti untung pembebasan lahan. Polemik terjadi antara warga Desa Karangrejo, Wonosalam, dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi.kus