Ada Kebijakan PPKM, Tunda Wisuda Mahasiswa

oleh

Semarang – Akibat dari diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali sejak 11-25 Januari mendatang, ternyata juga berdampak pada mundurnya jadwal wisuda dan pembelajaran mahasiswa. Salah satunya di alami Universitas PGRI Semarang (Upgris). 

Pasalnya wisuda ke-68 yang semula akan dilaksanakan pada 22 & 23 Januari 2021, akhirnya harus di undur sampai 17 & 18 Februari 2021 secara drive in dengan model prosesi secara blended dan daring.

“Kebijakan itu dilakukan menyusuli kebijakan pemerintah terkait PPKM. Alhamdulilah sudah kami sikapi pula dengan terbitnya surat nomor: 006/WR.I/UPGRIS/I/2021,”kata Rektor Upgris, Dr Muhdi, melalui Wakil Rektor I, Dr Sri Suciati.

Pihaknya juga menginformasikan, terkait selisih pembayaran wisuda sebesar Rp 200ribu bisa diambil calon wisudawan ke bagian keuangan (BAUK), di gedung pusat lantai 2, mulai 22 Februari mendatang. Dengan syarat para wisudawan harus membawa dan menunjukkan bukti pembayaran wisuda. 

“Sekalipun di undur, para wisudawan juga tetap bisa mengunduh file ijazah yang sudah di legalisir melalui sistem informasi akademik Upgris, mulai 23 Januari. Demikian kebijakan yang di keluarkan kampus atas PPKM itu,”jelasnya.

Baca Juga:  Listrik Mulai Hari Ini di Bebaskan
Berita Semarang - Wisuda Upgris yang dilakukan beberapa waktu lalu saat ini harus tertunda akibat adanya PPKM di Kota Semarang.
Wisuda Upgris yang dilakukan beberapa waktu lalu saat ini harus tertunda akibat adanya PPKM di Kota Semarang

Kebijakan yang sama juga diterapkan dalam perkuliahan dan ujian di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Semarang. Dalam kebijakan suratnya, Rektor Udinus, Prof Dr Edi Noersasongko, menerangkan penyelenggaraan pendidikan semester genap dilakukan secara daring menggunakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Kulino yang merupakan Learning Management System (LMS) berbasis Moodle, hingga ujian tengah semester (UTS).

Bahkan UTS yang direncanakan dilakukan secara tatap muka, akan dilakukan evaluasi dan melihat perkembangan terkini dan kebijakan pemerintah. 

“Selama mata kuliah daring, fakultas juga harus memfasilitasi proses bimbingan dan ujian skripsi, dilakukan secara daring sesuai ketentuan yang berlaku,”sebut Edi, sebagaimana surat edarannya, nomor: 001/B.21/UDN-02/I/2021.

Ia juga menghimbau para dosen memastikan perkuliahan berjalan dengan baik, serta memberikan tugas kepada mahasiswa yang relevan dan proporsional. Termasuk menginformasikan mahasiswa baru, kalau semua pembayaran hanya melalui rekening atasnama Udinus, karena kampusnya tidak pernah meminta pembayaran atas nama rekening pribadi. Hal itu bertujuan untuk menghindari penipuan.

“Semua pelayanan administrasi dimulai Senin-Jumat dari jam 09.00-15.00 dengan prioritas layanan daring, yang jelas semua informasi lengkap dapat di akses melalui SIADIN mahasiswa,”terangnya.

Baca Juga:  Milenial Jadi Pengawas TPS, Bawaslu Jateng Apresiasi

Adapun kebijakan aturan pembatasan PPKM yang dikeluarkan pemerintah tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatsan Kegiatan untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat berlaku selama dua pekan, hingga 25 Januari 2021.afm