Djonews.com, Demak- matan Sayung kembali berdemo menuntut kepada pemerintah di Balai Desa Sidogemah, Senin (17/2). Mereka mendesak agar harga pembayaran lahan jalan tol Semarang-Demak, utamanya yang ada di wilayah Desa Sidogemah berjalan transparan.

Berbagai spanduk diusung warga sebagai wujud aspirasi. Antara lain berisi  tulisan : “Pak Presiden Jokowi rakyat kecil menunggu janjimu”, “Warga menerima proyek jalan tol tapi kami butuh kejelasan”, “Mafia tanah lebih kejam daripada teroris”,  Aku gelem pindah bareng-bareng nek wis bayaran”, dan lainnya.

Selain berdemonstrasi di halaman balai desa, warga juga beraudiensi dengan pihak terkait di dalam ruang balai desa setempat.

Salah satu warga Mukrimin mengatakan, warga ingin transparansi atas ganti untung pembebasan lahan jalan tol.

“Perlu kami sampaikan, bahwa warga tidak menolak adanya pembangunan tol di Sidogemah. Tapi, ganti untung yang diberikan ternyata tidak bisa digunakan untuk membeli tanah dan membangun rumah,” katanya.

Lebih lanjut ada sekitar 70 persen warga Sidogemah yang terdampak tol belum dapat ganti rugi. Padahal proyek sudah masuk dan warga dirugikan.

Sekretaris Kantor Pertanahan Demak Supriyono menyampaikan, pencairan pembayaran akan dilakukan secara langsung dan harus divalidasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dengan objek bidang tanah dan pemilik, maupun penilaian appraisal.

“Kami sudah memberikan data ke BPKP. Yang lolos baru tahap 1 dan tahap 2. Kondisi ini menyebabkan pencairan tidak serentak dan lahan yang dibayar loncat-loncat. Keterlambatan itu bisa terjadi karena perbedaan nama KTP dengan sertifikat maupun masalah administrasi lain,”ujarnya.wid