fbpx

30 Sekdes Gugat Keputusan Bupati Demak

  • Bagikan
30 orang yang terdiri dari sekretaris desa meminta bantuan hukum kepada advokat.(dok: ist)

Djonews.com, DEMAK  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Demak No 11 Tahun 2022 tentang petunjuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hal tersebut membuat 30 sekretaris desa (Sekdes) yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) mencari kepastian hukum.

Hanafi, salah satu Sekdes di Desa Kramat, Kecamatan Dempet mengatakan secara substansi terdapat ada dualisme hukum dalam Perbup terkait pengaturan masa pensiun sekdes ASN serta perangkat desa.

“Para carik desa atau sekdes ASN ini mengharapkan Peraturan Bupati No 11 Tahun 2022 dibatalkan,” katanya, Senin (9/5/2022).

Menanggapi hal tersebut para sekdes melakukan upaya hukum dengan mendatangi kantor Advokat Semarang Kamar Sastro & partner. Mereka membubuhkan tanda tangan dalam kunjungannya.

Managing kantor Advokat Karman Sastro & Partner Sukarman SH, MH mengungkapkan sebenarnya lebih dari 30 orang sekdes yang berstatus ASN yang memintanya untuk melakukan upaya hukum terhadap Perbup ini. Namun hanya 30 sekdes yang membubuhkan tanda tangan kuasa.

“Hal ini untuk mempermudah secara teknis saja, daripada menunggu seluruh tanda tangan kuasa,” ungkapnya.

Karman menambahkan ada peluang hukum untuk mempersoalkan Perbup Demak tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yaitu lewat judicial Review atau Uji Materi ke Mahkamah Agung. Saat ini tim hukum sedang melakukan kajian hukum lebih mendalam terhadap Perbub ini.

“Mudah mudahan seminggu ini draf uji materi selesai dan dapat segera dilakukan uji materi ke MA,” jelasnya.(Eko Sujatno)

Baca Juga:  Kapolres Salatiga Musnahkan Knalpot Racing
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.